Jual Beli Tanah yang Sah (Legal Sale of Land)

Pertanyaan :

Ibu Yetty, saya Aziz 37 tahun, pekerjaan swasta dari Kendal.  Menurut ibu bagaimanakah langkah yang benar dalam proses jual beli tanah ?

Question:Yetty mother, my 37-year-Aziz, the private employment of Kendal. According to the mother how is the correct step in the process of buying and selling land?

Jawab :

Saudara Aziz, Banyak yang melakukan jual beli tanah atau dan bangunan tidak sesuai dengan prosedur karena mereka awam dan tidak paham hukum khususnya pertanahan, setelah sekian lama timbul permasalahan tanah. Berikut ini beberapa langkah dalam melakukan jual beli tanah dan bangunan yang sah.

Answer:Aziz's brother, Many are doing or buying and selling land and buildings not in accordance with the procedures because they are ordinary and do not understand the law, especially land, after all this time the dispute arose. Here are some steps in the buying and selling land and buildings is legitimate.

1.       Saudara Aziz , Sertifikat sebagai alat bukti hak yang kuat dan, Fungsi sertifikat sebagai legalisasi hak kepemilikan atas tanah. Dengan adanya sertifikat, membuat nilai tanah jadi lebih kuat.  Misalnya jika meminjam uang di Bank, sertifikat bisa dijadikan Jaminan.

2.      Pastikan saudara bertransaksi langsung dengan pemilik tanah dan bangunan yang sah yang sesuai nama di Sertifikat  ( Hak Milik, Hak Guna Bangunan )  dengan KTP ( Kartu Tanda Penduduk ).

3.      Bila menggunakan tenaga orang lain sebagai KUASA, pastikan  ada SURAT KUASA.

4.      Sebaiknya saudara menggunakan jasa PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), PPAT akan menyelesaikan semua baik AJB (akta jual beli) , memeriksa Sertifikat Tanah di BPN (Badan Pertanahan Nasional) setempat, tentang keabsahan Sertifikat Tanah tersebut dllnya. Dalam  proses jual beli di PPAT , saudara akan membayar biaya administrasi seperti Biaya pembuatan akta AJB, Biaya Bea Pertolehan Hak atas tanah dan Bangunan atau BPHTB yang harus dibayar oleh pembeli, Biaya balik nama, Pajak penjual dan Pajak Pembeli.

5.      Siapkan pula dokumen pendukung seperti KTP/dokumen pemegang hak, penerima hak atau kuasanya,  Surat Nikah untuk penjual yang telah berstatus suami istri serta saksi dua orang, PBB terakhir.

6.      Dasar hukum :

UU No.5/Tahun 1960 Tentang Undang Undang Pokok Agraria

UU No.21 Tahun 1997 Jo UU No.20 Tahun 2000,

PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997.

Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.

Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.

Demikian jawaban saya, semoga dapat membantu saudara aziz. 


1. Aziz's brother, Certificate as evidence of strong rights and, as a function of legalization of certificate of land ownership rights. With the certificate, making the soil so much stronger. For example if you borrow money in the bank, the certificate can be used as security.2. Make sure you deal directly with the owner of the land and building an appropriate legal name on the certificate (Hak Milik, Hak Guna Bangunan) and KTP (Identity Card).3. When using the power of others as the AUTHORITY, make sure there is POWER OF ATTORNEY.4. We recommend that you use the services of PPAT (Author Deed Land Officer), PPAT will solve all the good AJB (deed of sale), check out the Land Certificate in the BPN (National Land Agency) local, about the validity of the Certificate of Land dllnya. In the process of buying and selling in PPAT, you will pay the administrative costs such as cost of making the deed AJB, Customs Fees Pertolehan Rights to land and buildings or BPHTB to be paid by the buyer, costs behind the name, sales tax and the tax buyer.5. Prepare all supporting documents such as ID / document holder, assignee or their proxies, Marriage Certificate to the seller who was a husband and wife as well as witnesses two people, the United Nations last.6. The legal basis:About No.5/Tahun Act 1960 Basic Agrarian LawLaw No.21 of 1997 Jo Law No.20 of 2000,PP No.24 Year 1997 on Land Registration.Regulation of the Minister of Agrarian Affairs / Head of BPN No.3 of 1997 on Implementation of Government Regulation No.24 of 1997.Government Regulation No.46 Year 2002 on Tariffs of Non-Tax State Revenues prevailing in the National Land Agency.Circular Head of National Land Agency No.600-1900 Date of July 31, 2003.So my answer, hopefully can help you aziz.